Darmakradenan_ Pemenuhan kebutuhan melalui teknologi informasi kini sangat diperlukan masyarakat. Apalagi bagi mereka yang tinggal di tanah rantau. Mereka sangat membutuhkan informasi yang berkembang di kampung halamannya.
Atas dasar itu saat sekarang ini sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Banyumas yang telah membuat website sendiri sebagai ruang informasi untuk warganya maupun masyarakat secara luas. Di sisi lain website ini sebagai sarana promosi pemerintah desa.
Ruang informasi yang dipajang pada website pun cukup lengkap. Sebab, mencangkup semua profil dan potensi desa. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan informasi tentang kejadian dan kegiatan desa yang terangkum dalam berita, serta ruang opini dan interaksi warga.
Keinginannya untuk menampilkan informasi desa di media internet lantaran hampir semua warga, terutama para kawula muda di desa itu sudah karib menggunakan internet, bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
Sebelumnya Kami menggunakan blog, tapi sudah tidak aktif karena penyajian informasinya terbatas. Sekarang kami membuat lagi website darmakradenan.desa.id yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM), Website ini direspon positif warga karena informasinya lebih lengkap dari sebelumnya.
Informasi perkembangan desa sangat dibutuhkan menyusul warga Desa Darmakradenan yang hidup di perantauan cukup banyak. Dari jumlah total penduduk yang mencapai 10.560 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.150 jiwa dan perempuan sebanyak 5.410 jiwa itu, hampir 500 warga berada di perantauan. Sebagian besar mereka merantau ke Jakarta, sedangkan lainnya ke luar negeri.
Diakui, website desa telah banyak dikunjungi warga. Sehingga, warga rantau tidak perlu jauh pulang mengetahui informasi, karena kabar kampung yang berjarak sekitar 32 kilometer dari pusat Kabupaten Banyumas bisa dibaca di internet.
Manfaat lain, kami dapat memfasilitasi kalangan akademisi yang melakukan penelitian karena data yang disediakan pada website sangat lengkap.
Warga Darmakradenan perantauan di Jakarta, Yudi (38) mengatakan website ini memberikan informasi yang cukup lengkap. Informasi ini diharapkan dapat lebih memajukan pemerintah desa dalam melayani masyarakat untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.
“Kami harap admin website terus mengupdate kabar kampung untuk menarik minat warga, terutama kalangan muda. Ayo, Darmakradenan terus maju walaupun desa pinggiran,” katanya.
Warga perantau lain yang sudah puluhan tahun di luar negeri yang sudah di anggap hilang oleh keluarganya, Eko Rahayu Ningsih (27) mengungkapkan ,”saya sudah puluhan tahun di Kuala Lumpur, saya sering kirim surat tapi tak pernah sampai, dan HP saya hilang waktu itu, pokoknya susah sekali untuk komunikasi dengan keluarga”.
“Saya berterima kasih dengan adanya website ini dan menemukan nomor HP admin Website Desa Darmakradenan, dan sekaligus membantu saya bisa berkomunikasi dengan keluarga lagi.” tambah dia via sms.
Sementara itu, Kepala Desa Darmakradenan Harjono juga mengemukakan website ini untuk memperkenalkan profil desa kepada masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan desa. “Selain membantu menginformasikan kepada masyarakat, website ini sebagai ruang promosi desa,” katanya. (miftahmad79@gmail.com)
Darmakradenan_ Frekuensi curah hujan yang masih tinggi pada Desember ini membuat kondisi ruas jalan di jalur Ajibarang- Gumelar di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang terancam putus. Apalagi selama empat hari kemarin pascalongsor Jumat (11/12) malam, kondisi jalan makin terlihat miring dan ambles. Lokasi talut, tebing, dan jalan longsor tersebut kini makin mendekati garasi kendaraan mobil milik Sakun (50). Akibatnya, selain jalan, permukiman rumah di sisi lokasi longsor mulai terancam.
Sementara itu, di sisi utara jalan longsor tersebut merupakan perkebunan warga dengan kondisi curam. Warto (55), warga menuturkan, jika hujan lewat turun, warga waswas. Karena itu, pemantauan hingga pengaturan buka tutup arus lalu lintas kendaraan di jalur yang longsor itu masih terus dilaksanakan oleh warga di sekitar lokasi. Terlebih lagi bagian tebing di samping utara jalan itu bertambah longsor.
”Yang difungsikan sebagai jalan kini tinggal separuh badan jalan, karena badan jalan di sisi utara memang sudah miring dan bertambah ambles. Karena itu, tidak dilintasi dan dibatasi dengan rambu dari dinas terkait,” paparnya.
Jalur Utama Warto berharap, agar pemerintah daerah dapat segera melaksanakan penanganan terkait dengan kerusakan jalan tersebut. Apalagi jalur itu merupakan jalur utama dan satu-satunya yang dilintasi banyak kendaraan dari arah Kecamatan Gumelar dan juga menjadi jalan alternatif menuju ke Kecamatan Lumbir. Warga juga berharap, agar jalan tersebut tidak sampai putus.
”Kalau sampai putus maka akan menyulitkan kendaraan yang melintas dari arah Gumelar menuju ke Ajibarang atau sebaliknya. Karena ini merupakan jalan satu-satunya. Memang yang mengkhawatirkan adalah tiap hari ada pertambahan kemiringan dan ambles di bagian jalan tersebut,” tandasnya.
Perangkat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Ahmad Miftah mengungkapkan, selain dipasang rambu lalu lintas oleh dinas terkait, ruas jalan yang longsor tersebut kini terus dijaga warga siang hingga malam hari. Apalagi seperti diketahui jalur ini merupakan jalur padat yang dilintasi ribuan kendaraan dari arah Kecamatan Gumelar dan Lumbir menuju Ajibarang. Tanpa pengaturan dan sistem buka tutup, lalu lintas kendaraan di jalur tersebut dipastikan akan semrawut dan macet.
”Di sebelah barat lokasi jalan longsor ini sekitar 100 meter, juga ada retakan-retakan tanah di bagian jalan aspal. Petugas dari kepolisian Senin (14/12) kemarin pun telah melaksanakan pengecekan ke lokasi,” ungkapnya. Sebelumnya, Kapolsek Ajibarang AKP I Putu B Khrisna mengimbau kepada para pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati ketika melintas di jalur longsor ini. Dia juga berharap, agar warga terus memantau kondisi jalan rawan longsor susulan tersebut.
Soalnya di sekitar lokasi jalan yang longsor tersebut juga sudah banyak terlihat retakan tanah dan sudah dalam kondisi miring. ”Kami berharap sikap aktif warga memantau kondisi lingkungan ini makin ditingkatkan untuk meminimalisasi risiko bencana ataupun kecelakaan,” imbaunya.
AJIBARANG- Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (Stan Ampera) Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) dicabut. Tuntutan itu diungkapkan dalam peringatan Ulang Tahun Ke-16 Stan Ampera dan Hari Tani ke 55 di Lapangan Darmakradenan, Selasa (29/9). Kegiatan ini diikuti sekitar 100 petani.
Koordinator Setan Ampera Banyumas, H Katur Setiabudi dalam orasinya mendesak agar pencabutan HGU segera dilaksanakan meski masih ada perjanjian sampai beberapa tahun mendatang. Menurut Katur, lahan pertanian yang sekarang digarap oleh PT RSA sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan itu menjadi pemicu utama petani menggarap lahan yang tersisa.
“Ketika HGU lepas dan didistribusikan kepada petani maka kami akan memanfaatkan sebaik-baiknya setiap jengkal tanah yang ada untuk kesejahteraan kami,”tandas Katur. Dia mengatakan, petani tidak akan pernah bosan untuk menuntut hak pengelolaan tanah karena selama ini petani benar-benar dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan terkait minimnya lahan mereka di Darmakradenan. Menurut dia, saat ini dari 10 ribu penduduk di Darmakradenan hanya seluas 350 Hektar yang sah menjadi hak penduduk yang saat ini masih dikelola oleh PT RSA.
Katur menegaskan, dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencabutan hak atas tanah, proses harus didukung dengan adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yakni DPRD dan bupati. Menurutnya, konflik di Darmakradenan yang sudah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak ada niatan untuk secepatnya diselesaikan baik oleh bupati maupun dewan.
Ketua DPP Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jateng, Momo mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan kaum tani di seluruh pelosok Nusantara. Sebab 60 persen rakyat Indonesia adalah petani dan 70 persen rakyat tinggal di pedesaan sudah seharusnya berpihak kepada para petani. Namun kini masih banyak petani yang hidup susah, karena keperpihakan kepada pemodal besar masih kental terkait kepemilikan lahan, seperti yang terjadi di Desa Darmakradenan ini.
“Maka perlu adanya reformasi agraria, bukan hanya ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan yang harus kita galakkan,”jelasnya. Menurut Momo, nilai tukar rupiah yang terus melemah, imbuhnya disebabkan salah satunya tidak menjalankan reforma agraria, tidak meningkatkan produksi dalam negeri namun justru terus berhutang ke luar negeri. Dan tuntutan lain bahwa seluruh kasus agraria di berbagai daerah harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak berwajib.
Ketua Paguyuban Petani Banyumas, Slamet, menyatakan dukungan atas perjuangan yang disuarakan para petani Desa Darmakradenan dan Stan Ampera yang menuntut hak kepemilikan tanah dikembalikan yang selama ini masih dikuasai PT Rumpun Sari Antan.
“Sejak tahun 2000 dibentuk STAN Ampera hingga sekarang masih terus berjuang menuntut hak tanah yang masih dikelola perusahaan untuk dikembalikan ke masyarakat. Saya yakin kedepannya akan berhasil dengan cara duduk bersama dengan pemerintah. Dirembukg apa saja yang sulit bisa dibicarakan bersama-sama,”jelasnya.
PURWOKERTO_ Bupati Banyumas Achmad Husein menyatakan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah konflik agraria antara warga Desa Darmakradenan Kecamatan Ajjibarang dengan PT Rumpun Sari Antan (RSA), selaku pemegang hak guna usaha sampai tahun 2018. “Saya juga sudah berulang kali memberi penjelasan. Ini tidak hanya kali ini saja, saat mereka (warga dan aliansi masyarakat dan mahasiswa) menanyakan kembali pada peringatan Hari Tani Internasional ini,” kata Bupati, Senin (28/9).
Menurutnya, pengajuan izin perpanjangan Hak Guna Usaha PT Rumpun Sari Antan itu, baru bisa diajukan lagi September 2016 mendatang. Sehingga dia enggan disebut selama ini tak berbuat apa-apa dan seolah menutup mata maupun dianggap tidak membela rakyatnya sendiri. “Pengajuannya (perpanjangan,red) saja belum dilakukan, kita bisa apa ? Bupati itu, hanya satu dari tujuh bagian terkait yang termasuk dalam tim B. Yakni tim yang nantinya menentukan apakah pengajuan izin HGU itu di setujui atau tidak,” kata Husein, terpisah.
Dia menegaskan, tetap berkomitmen untuk ikut menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut. Sehingga alasan tidak mau menemui pendemo, selain sudah pernah memberi penjelasan, juga harus menyelesaikan pekerjaan kedinasan lain, yang juga butuh diselesaikan.
Ajibarang_ Cuaca di wilayah Kabupaten Banyumas pagi itu tampak cerah. Udara sejuk di wilayah Dusun Kedung Iyom, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang terasa, apalagi aliran sungai berdesau dan rerimbunan pohon bambu serta kayu keras melengkapi kesejukan. Hampir setiap hari warga di dusun itu harus menyusuri Sungai Tajum untuk memulai aktivitas mereka, baik yang menjadi pelajar, pedagang maupun buruh tani.
Akses jalan menyeberangi sungai merupakan jalur vital bagi warga setempat. ”Kalau menyeberangi sungai jarak tempuh ke sekolah maupun pemerintah desa menjadi lebih dekat,” kata warga setempat, Syarif Hidayat (38).
Selain menyeberangi sungai, sebenarnya ada jalan alternatif lain melewati jalan Desa Kracak. Namun, jaraknya jauh dan kondisi infrastrukturnya rusak. Apabila diukur jarak dari Dusun Kedung Iyom ke MI Maarif mencapai lima kilometer. Padahal, tidak semua warga di dusun itu memiliki motor. Dengan demikian, warga lebih memilih menyeberangi sungai.
Mereka terpaksa memanfaatkan jalan alternatif melewati Desa Kracak ketika sungai sedang banjir besar. ”Warga takut kalau banjir besar, sehingga meskipun jaraknya jauh tetap saja dilewati. Kalau tidak anak-anak malah jadi tidak bersekolah,” tuturnya.
Anak-anak sekolah terutama yang masih mengenyam pendidikan dasar biasanya mereka digendong, khusus bagi mereka yang sudah kelas empat hingga enam ada berjalan sendiri. Mereka melepas sepatu sebelum menyeberang dan kemudian memakai lagi setelah menyeberangi sungai. Itu sudah rutin dilakukan setiap hari. ”Tidak mungkin sepatu tetap dipakai nanti malah basah,” kata siswi MI Ma’arif Darmakradenan, Sofi.
Di dusun itu terdapat 50 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 200 jiwa. Rata-rata pekerjaan warga adalah buruh tani dan pedagang hasil pertanian di Pasar Ajibarang. Di dusun itu merupakan dusun terpencil dan terisolasi, sehingga sudah bertahun-tahun warganya menjalani aktivitas dengan menyusuri sungai. ”Terkadang ketika banjir tapi tidak besar ada warga yang membuat gethek untuk menyeberang warga. Biasanya warga membayar Rp 500 untuk anak-anak dan Rp 1.000 untuk orang dewasa,” kata perangkat Desa Darmakradenan, Ahmad Miftah.
Rencana Pembangunan Permasalahan itu sebenarnya sudah sering disampaikan warga ke pemerintah desa melalui musyawarah warga supaya dibangun jembatan gantung. Bahkan, pemerintah desa telah menampung aspirasi warga pada usulan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam penyusunan RPJMDes memunculkan permasalahan dan potensi hasil pembahasan yang partisipatif, salah satunya masalah jalan penghubung di RT 02 ke RT 03 RW 06 terhalang Sungai Tajum sehingga perlu jembatan gantung. ”Kami sudah mengusulkan pembangunan ke pemerintah daerah tiga kali, namun belum juga terealisasi,” kata Kades Darmakradenan, Harjono.
Dalam usulan tersebut, rencana pembangunan jembatan gantung membutuhkan anggaran sekitar Rp 650 juta. Anggaran tersebut untuk membangun jembatan gantung dengan lebar 160 centimeter dan panjang 65 meter. ”Kami mengusulkan pembangunan ke pemerintah daerah karena tidak mampu menganggarkan anggaran sebesar itu,” ujar dia.
Karena itu, tahun ini akan diusulkan lagi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sebelum diusulkan pemerintah desa diminta mengkaji kembali usulan tersebut dengan melibatkan konsultan. ”Tapi di dalam penggunaan anggaran desa tidak ada ketentuan penggunaan anggaran untuk membayar konsultan, sehingga menjadi kendala,” kata Harjono.
Adapun swadaya warga untuk membayar konsultan pembangunan dimungkinkan kurang mampu, karena jasa konsultan besar. ”Warga biasanya melakukan swadaya dengan kerja bakti. Kalau swadaya dana besar mereka kurang mampu,” katanya lagi. Dengan demikian, kini warga hanya merindukan dan mengharapkan kapan jembatan gantung terealisasi. Usulan jembatan gantung dinilai sangat prioritas untuk kelancaran aktivitas warga masyarakat, bahkan dapat membuka akses jalan baru menghubungkan Desa Darmakradenan ke Desa Kracak melintasi Dusun Kedung Iyom. ”Kami berharap rencana pembangunan yang telah diusulkan ke desa dan pemerintah daerah dapat terealisasi untuk kepentingan warga,” kata Syarif (17).
